HALSEL— Keluhan Masyarakat terkait terbatasnya kuota pasokan minyak tanah kini kembali terjadi di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Keluhan ini disampaikan oleh beberapa warga di kecamatan Obi, diantaranya Warga Desa Akegula, Desa Baru, Desa Laiwui, Desa Buton dan Desa Jikotamo,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepada awak media masyarakat menyampaikan distribusi minyak tanah untuk kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari dinilai belum mampu memenuhi karna minimnya kuota pasokan, Rabu 15/09/2026
Pasalnya di sejumlah desa tersebut, masyarakat harus bergantung pada pangkalan yang jumlah pasokannya terbatas. Informasi yang dihimpun menyebutkan, hanya sekitar enam pangkalan yang melayani kebutuhan minyak tanah masyarakat di wilayah tersebut.
Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang mencapai ribuan jiwa. Akibat keterbatasan pasokan, masyarakat mengaku kerap kesulitan mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga.
Warga pun meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Direktur Pertamina wilayah Maluku Utara agar lebih jeli melihat kondisi masyarakat di Pulau Obi.
Menurut warga, kebijakan distribusi BBM bersubsidi harus disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan nyata di lapangan sehingga jumlah pasokannya harus di tambahkan
“Kami meminta pemerintah daerah dan pihak Pertamina lebih jeli melihat kondisi di Pulau Obi, terutama kami di Lima Desa dalam kecamatan Obi, Jangan hanya melihat data di atas kertas. Kami di sini ribuan jiwa, sementara pangkalan dan pasokan minyak tanah kuotanya sangat terbatas,” keluh warga.
Pulau Obi memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan daerah lain. Jarak antara desa, keterbatasan akses transportasi, serta tingginya kebutuhan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan kuota dan pola distribusi minyak tanah bersubsidi.
Warga juga meminta Pertamina melakukan evaluasi terhadap kuota minyak tanah untuk wilayah Obi. Jika kuota yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah penduduk, maka pemerintah dan Pertamina harus segera melakukan penyesuaian agar tidak terus terjadi kekurangan di tingkat masyarakat.
Selain itu, masyarakat meminta pemerintah segera memastikan distribusi minyak tanah agar benar-benar sampai kepada warga yang berhak dan tidak mengalami penyimpangan di tengah proses penyaluran.
Masyarakat pun berharap persoalan tersebut tidak dianggap sebagai keluhan biasa. Mereka juga mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bersama pihak Pertamina segera turun melakukan pengecekan terhadap jumlah pangkalan serta kuota minyak tanah yang tidak mencukupi standar kebutuhan masyarakat di setiap desa.
Warga menegaskan, enam pangkalan yang melayani kebutuhan ribuan masyarakat di sejumlah desa di kecamatan Obi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat khawatir kelangkaan minyak tanah akan terus terjadi dan semakin menyulitkan kehidupan warga.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak Pertamina segera mengambil langkah serta melakukan evaluasi dan menambah pasokan kuota distribusi minyak tanah berdasarkan jumlah dan kebutuhan riil masyarakat Pulau Obi. Red, zul.
