WaidobaNusantaraori.com | Halsel – Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Selatan, Yusri Dukomalamo, menyoroti kehadiran tim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Ia mengingatkan agar setiap aktivitas pemantauan yang dilakukan berbagai pihak tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
Menurut Yusri, setiap organisasi masyarakat sipil memiliki hak untuk melakukan pemantauan maupun advokasi terkait isu lingkungan dan sosial. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan informasi yang diterimanya, tim WALHI berada di Desa Kawasi untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan, aktivitas pertambangan nikel, serta dampak sosial yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
“Kami menghormati hak setiap lembaga untuk melakukan pemantauan maupun advokasi. Namun, jangan sampai kehadiran pihak mana pun justru memunculkan polarisasi dan memperkeruh hubungan antara masyarakat Desa Kawasi Lama dengan warga yang saat ini menempati kawasan relokasi. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama kata Yusril.
Ia menilai persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan merupakan isu yang harus disikapi secara objektif melalui kajian ilmiah, data yang akurat, serta mekanisme hukum yang berlaku, sehingga tidak berkembang menjadi polemik yang memicu keresahan masyarakat.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup maupun peraturan perundang-undangan lainnya, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui mekanisme hukum dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.
“Kami berharap seluruh pihak mengedepankan dialog, keterbukaan informasi, dan penyampaian data yang berimbang. Jangan sampai masyarakat menjadi objek kepentingan tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal,” ujarnya.
GMNI Halmahera Selatan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di Desa Kawasi, sembari tetap mengawal perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak-hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(kaperwil Malut)
