WaidobaNusantaraOri.ComHalmahera Selatan – Dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial kembali mencuat. Sumitro H. Komdan secara resmi melaporkan Safri Nyong dan Ongki Nyong ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Halmahera Selatan pada Rabu, 4 Maret 2026. Dalam pelaporan tersebut, Sumitro H. Komdan didampingi oleh calon pengacara muda Halmahera Selatan, Usrhi Dukomalamo, SH. Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPL) Nomor: STPL/134/III/2026/SPKT yang dikeluarkan oleh Polres Halmahera Selatan.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Safri Nyong dan Ongki Nyong melalui percakapan dalam grup media sosial Abnaul Khairaat Halmahera Selatan. Berdasarkan keterangan pelapor, pernyataan para terlapor dinilai telah menyerang kehormatan dan nama baik pelapor melalui media elektronik yang dapat diketahui oleh banyak orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kronologi yang disampaikan, Safri Nyong diduga menyampaikan pernyataan di dalam grup tersebut yang berbunyi, “Adik pe orasi tadi itu saya pe burung kakatua di rumah pintar sekali.” Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan karena menyamakan seseorang dengan binatang, yang dianggap merendahkan martabat dan kehormatan pelapor.
Selain itu, Ongki Nyong juga diduga memberikan tanggapan dalam percakapan grup yang berbunyi, “Materi orasi model orang baru abis minum captikus 1 jergen kong panik bagaimana itu adik.”
Pernyataan tersebut dinilai sebagai tuduhan yang menyerang kehormatan pribadi karena menggambarkan pelapor seolah-olah berada dalam kondisi mabuk saat menyampaikan orasi di hadapan umum.
Atas dasar tersebut, laporan yang diajukan mengacu pada beberapa ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 436 tentang penghinaan ringan yang mengatur bahwa setiap orang yang menghina orang lain dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori II sekitar Rp10 juta. Selain itu juga merujuk pada Pasal 434 tentang fitnah, yang mengatur bahwa seseorang dapat dipidana apabila melakukan pencemaran nama baik dan tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda hingga Rp200 juta.
Laporan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A yang mengatur larangan setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik dengan maksud agar diketahui umum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp400 juta.
Sumitro H. Komdan menyampaikan bahwa langkah hukum yang ditempuh merupakan upaya untuk menjaga kehormatan dan nama baiknya yang dinilai telah dirugikan oleh pernyataan para terlapor. Pelapor berharap pihak Polres Halmahera Selatan dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pelaporan ini sekaligus menjadi pengingat kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, khususnya melalui media sosial maupun grup percakapan digital, karena setiap pernyataan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dapat berimplikasi pada proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
