LSM Lira Desak Kejati Malut Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Pinjaman SMI Halsel Rp150 Miliar

WaidobaNusantaraori.com | Halsel  – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Provinsi Maluku Utara mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk segera menuntaskan proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) oleh Pemerintah Daerah Halmahera Selatan (Halsel) senilai Rp150 miliar

Gubernur LSM LIRA Maluku Utara, Said, meminta pihak Kejati agar segera meningkatkan status penanganan perkara dan menetapkan pihak-pihak yang dinilai paling bertanggung jawab sebagai tersangka,

Menurut Said, penegakan hukum dalam kasus ini harus dilakukan secara transparan, profesional, dan bersandarkan pada alat bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami berharap Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Mulai dari mantan Bupati Halsel, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP), hingga unsur lain yang diduga terlibat,” ujar Said. Minggu, (5/7/2026).

Said mengingatkan bahwa pemberantasan rasuah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan pun memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Lebih lanjut, LSM LIRA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan penanganan perkara ini. Pengawalan tersebut dinilai sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat demi mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi.

“Korupsi adalah musuh bersama. Penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berkeadilan menjadi harapan seluruh masyarakat Maluku Utara,” pungkas Said.

Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih berupaya menghubungi pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan konfirmasi dan tanggapan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus tersebut.

(Kaperwil)