WaidobaNusantaraori.com | Maluku Utara — Ketua Bidang Reforma Agraria Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Anggky Latuwael, angkat bicara terkait terbangunnya komunikasi yang baik antara Wakil Direktur Intelijen dan Keamanan (Wadir Intelkam) Polda Maluku Utara dengan DPP GMNI serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Maluku Utara.
Dalam keterangannya, Anggky menyampaikan bahwa hubungan komunikasi yang konstruktif ini merupakan langkah positif dalam menciptakan stabilitas sosial serta menjaga ruang demokrasi yang sehat di tengah dinamika daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Komunikasi yang terjalin antara Wadir Intelkam Polda Maluku Utara dengan DPP dan DPD GMNI Maluku Utara menunjukkan adanya keterbukaan institusi kepolisian terhadap elemen mahasiswa. Ini menjadi sinyal baik bagi penguatan demokrasi di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara aparat keamanan dan organisasi mahasiswa perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui dialog yang terbuka, kritis, dan solutif. Menurutnya, GMNI sebagai organisasi kader memiliki tanggung jawab moral untuk tetap berada di garis perjuangan rakyat, khususnya dalam mendorong terwujudnya reforma agraria yang berkeadilan.
Namun demikian, Anggky menegaskan bahwa komunikasi yang baik tidak boleh menghilangkan sikap kritis mahasiswa. GMNI, kata dia, akan tetap konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap setiap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Sinergi bukan berarti kompromi terhadap prinsip. GMNI tetap independen dan akan terus menyuarakan kepentingan rakyat, terutama dalam isu-isu strategis seperti konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anggky mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat DPD GMNI Maluku Utara juga akan menjadwalkan audiensi dan silaturahmi bersama Kapolda Maluku Utara dan jajaran Wadir Intelkam. Agenda ini dimaksudkan untuk memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas antara aparat keamanan dan gerakan mahasiswa.
DPP GMNI berharap pola komunikasi yang telah terbangun ini dapat menjadi contoh dalam membangun hubungan yang sehat antara negara dan gerakan mahasiswa, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan secara dialogis, transparan, dan berkeadilan.
Dengan demikian, kehadiran aparat keamanan tidak hanya sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
