WaidobaNusantaraori.com | HALSEL – Dugaan pelanggaran dalam penyaluran dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kompak milik Sarman yang berlokasi di Dusun Baru, Desa Waringi, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi sorotan masyarakat setempat.
Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah warga kepada media pada Minggu, 09 Agustus 2026, SPBU Kompak tersebut diduga menjual BBM jenis Pertalite di atas harga eceran yang berlaku. Selain itu, warga juga menduga sebagian stok BBM didistribusikan ke luar wilayah pelayanan sehingga menyebabkan pasokan bagi masyarakat Desa Waringi cepat habis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, harga BBM yang dijual di SPBU Kompak tidak sesuai dengan harga yang selama ini diketahui masyarakat.
“Pertamax dijual sekitar Rp18.000 per liter, sedangkan Pertalite dijual Rp13.000 per liter. Padahal masyarakat berharap harga yang dijual sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar sumber.
Sebagai informasi, berdasarkan ketentuan yang berlaku, harga BBM non-subsidi ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dan dapat mengalami penyesuaian secara berkala. Sementara untuk BBM bersubsidi, harga eceran yang ditetapkan pemerintah antara lain Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Pertamax sebesar Rp 16.000 per liter, sesuai kebijakan yang berlaku pada wilayah Maluku Utara.
Selain dugaan penjualan di atas harga yang berlaku, warga juga menduga SPBU Kompak tersebut menyalurkan BBM ke desa lain di luar wilayah pelayanan, sementara masyarakat Desa Waringi masih mengalami kesulitan memperoleh BBM.
“Setiap kali stok BBM masuk, biasanya hanya bertahan sekitar dua hari kemudian habis. Kami menduga sebagian stok didistribusikan ke luar desa, padahal masyarakat di sini masih sangat membutuhkan BBM,” kata sumber.
Menurut warga, kondisi tersebut sempat memicu keresahan masyarakat dan menyebabkan ketegangan beberapa waktu lalu akibat cepat habisnya stok BBM.
Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan pemeriksaan terhadap sistem distribusi maupun penjualan BBM di SPBU Kompak tersebut guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun unsur pidana, maka proses penegakan hukum menjadi kewenangan aparat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) untuk berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian Setda Halmahera Selatan, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, BPH Migas, serta aparat penegak hukum guna melakukan inspeksi, audit distribusi, dan evaluasi terhadap operasional SPBU Kompak tersebut.
(Kaperwil Malut)
