WaidobaNusantaraori.com | Halsel -Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional indonesia Halmahera Selatan,Hasbin Umsohi, angkat bicara terkait keterlibatan seorang Pribadi (Sespri) Wakil bupati Halmahera Selatan dalam aksi demonstrasi yang menyoroti persoalan lahan di wilayah Obi dan kawasi yang Melibatkan Harita Group.
Menurut Hasbin, kehadiran seorang Sespri Wakil Bupati dalam ruang publik seharusnya mencerminkan sikap yang bijak, objektif, serta berbasis pada data dan fakta yang jelas. Jabatan tersebut bukan sekadar posisi administratif, tetapi juga bagian dari lingkaran pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas informasi serta hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan.
Namun belakangan ini, publik dikejutkan dengan aktivitas Sespri Wakil Bupati yang diketahui bernama Sahmar Ebanz yang kerap mengatasnamakan diri sebagai pemerhati masyarakat dan ikut terlibat dalam aksi demonstrasi yang menyoroti persoalan lahan di wilayah Obi dan Kawasi. Aksi tersebut menuding bahwa perusahaan telah mengabaikan hak-hak masyarakat atas lahan yang disebut telah digusur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasbin menjelaskan bahwa berdasarkan sejumlah informasi yang beredar, pihak perusahaan sebenarnya telah menjalankan tanggung jawabnya dengan melakukan proses pembayaran lahan kepada pihak-pihak terkait sebelum proses penggusuran dilakukan. Proses tersebut disebut melibatkan pihak Arifin Saroa dan Alimusu La Damili.
“Jika fakta tersebut benar adanya, maka tudingan yang disampaikan tanpa verifikasi yang jelas justru berpotensi menyesatkan opini publik dan memperkeruh situasi di tengah masyarakat,” ujar Hasbin.
Ia juga mempertanyakan sikap seorang Sespri Wakil Bupati yang melakukan gerakan protes tanpa didukung data yang kuat, sementara yang bersangkutan berada dalam lingkaran pemerintahan daerah yang seharusnya memiliki akses terhadap informasi resmi. Menurutnya, tindakan seperti itu bukan hanya berpotensi menimbulkan kegaduhan, tetapi juga dapat mengganggu kinerja pimpinan daerah yang sedang menjalankan tugas pemerintahan.
Lebih lanjut, Hasbin menilai bahwa langkah tersebut berisiko memicu perpecahan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Obi dan Kawasi yang saat ini tengah menghadapi dinamika pembangunan dan investasi. Ia menegaskan bahwa isu lahan merupakan persoalan sensitif yang harus disikapi secara hati-hati dan berbasis pada fakta yang jelas.
Dalam konteks tersebut, GMNI Halmahera Selatan juga mempertanyakan sikap pimpinan daerah yang terkesan membiarkan tindakan bawahannya tanpa adanya klarifikasi maupun langkah evaluasi yang jelas. Menurut Hasbin, pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai penengah yang objektif, bukan justru membiarkan lingkarannya ikut memperkeruh keadaan.
“Atas dasar itu, kami dari GMNI Halmahera Selatan meminta agar Sahmar Ebanz dicopot dari jabatannya sebagai Sespri Wakil Bupati Halmahera Selatan. Sikap yang dilakukan tanpa dasar data yang kuat dapat merugikan citra pemerintah daerah sekaligus mengganggu harmonisasi masyarakat,” tegasnya.
Hasbin menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal demonstrasi atau kritik terhadap perusahaan. Lebih dari itu, yang menjadi inti persoalan adalah tanggung jawab moral seorang pejabat di lingkaran pemerintahan untuk bertindak berdasarkan fakta dan data, bukan asumsi.
Menurutnya, apabila prinsip tersebut diabaikan, maka jabatan yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak justru berpotensi berubah menjadi sumber konflik baru di tengah masyarakat.
