WaidobaNusantara.com | Halsel – Aliansi Revolusi Agromaritim, yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI), Gerakan Pemuda Pelajar Mahasiswa Loleo Jaya (GPPML) dan Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara, telah menggelar rangkaian audiensi dan aksi demonstrasi pada tanggal 19 dan 26 Januari 2026 kemarin di Kabupaten Halmahera Selatan.
Aksi tersebut dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah menyelesaikan persoalan transportasi laut, infrastruktur jalan, dan tata kelola pendidikan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat pesisir dan pedesaan.
Sebagai langkah awal, pada Senin tanggal 19 Januari 2026, Aliansi Revolusi Agromaritim melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Halsel Helmi Umar Muksin di ruang kerja Wakil Bupati sejak pukul 11.00 hingga 14.30 WIT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, aliansi menyampaikan persoalan tidak beroperasinya transportasi laut di Pulau Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari.
“Transportasi laut adalah urat nadi masyarakat pesisir. Ketika kapal tidak beroperasi, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar ikut terhambat,” kata Koordinator Lapangan Aliansi Revolusi Agromaritim, Alfian M. Hamzah kepda media ini, Selasa (27/01/2026).
Selain isu transportasi laut, masing-masing organisasi yang tergabung dalam aliansi juga menyampaikan persoalan spesifik wilayah. Ketua Umum IPMI, M. Sahrul H. Rajaloa, menyampaikan, persoalan upah material, upah buruh dan upah tukang dari proyek jalan Lapen Desa Indari yang belum dibayarkan selama kurang lebih empat bulan, katanya.
Menurutnya, “Ini menyangkut hak masyarakat yang bekerja di lapangan, mereka menunggu berbulan-bulan untuk upah yang menjadi sumber utama penghidupan,”.
Ia menambahkan, bahwa setelah dilakukan pengawalan oleh aliansi, upah tersebut akhirnya telah dibayarkan pada Jum’at tanggal 23 Januari 2026.
Sementara itu, Ketua Umum GPPML, Muhammad Yusuf menyampaikan, kondisi jalan Desa Loleo Jaya yang mengalami kerusakan parah.
“Kami berharap, jalan Loleo Jaya bisa menjadi prioritas pembangunan, karena kondisinya sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Dari wilayah Obi, Ketua Umum GPMO Maluku Utara, Rahman Udin menyampaikan kebutuhan penambahan sekretariat permanen mahasiswa Obi yang berada di kota Labuha, karna jumlah mahasiswa Obi terus bertambah, sementara kapasitas sekretariat sangat terbatas.
Kami berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak Harita Group,” kata Rahman. Wakil Bupati merespons dengan meminta GPMO menyiapkan berkas administrasi untuk ditindaklanjuti.
Sebagai bentuk penagihan komitmen pemerintah daerah, Aliansi Revolusi Agromaritim kembali menggelar aksi demonstrasi pada Senin tanggal 26 Januari 2026, yang diterima langsung oleh Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, di ruang rapat kantor Buiati.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan bahwa Kapal KM Ajul Safikran direncanakan kembali beroperasi pada pertengahan Februari 2026.
Kami sudah mengarahkan Dinas Perhubungan untuk membuat surat pernyataan resmi kepada pihak kapal, agar pelayanan transportasi laut kembali berjalan, Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan jalan Desa Loleo Jaya direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Dalam kesempatan yang sama, IPMI turut menyampaikan persoalan di SMP Negeri 25 Halmahera Selatan, di antaranya dugaan pengalihan tugas PPPK, tata usaha menjadi tenaga kebersihan, gaya komunikasi kepala sekolah yang dinilai bernuansa pengancaman, serta kebijakan sekolah yang dinilai terlalu kaku terhadap aktivitas tenaga pengajar.
“Persoalan ini perlu dievaluasi karena berdampak langsung pada iklim kerja dan kualitas pendidikan di sekolah,” ujar salah satu perwakilan IPMI.
Selain itu, aliansi juga menyampaikan persoalan upah material masyarakat yang belum dibayarkan akibat miskomunikasi dengan kontraktor lapangan, dengan nilai berkisar antara Rp75.000 hingga Rp2.000.000.
Menutup rangkaian penyampaian aspirasi, Koordinator Lapangan aksi, Alfian M. Hamzah, menegaskan bahwa aliansi akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi beberapa langkah yang sudah diambil pemerintah daerah, namun persoalan yang belum selesai harus dituntaskan secara menyeluruh, agar tidak terus merugikan masyarakat kecil,” tegas Alfian.
Penulis : Muklas
Editor. : Nur
