Sejumlah nelayan, baik perorangan maupun kelompok, mengeluhkan sistem pelayanan dan penetapan harga di fasilitas pengisian tersebut. Sistem operasional SPBN diduga kuat menabrak Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kami menilai sistem pelayanannya SPBN juga tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Sebab harga pertalite yang dijual ke kami (nelayan) tidak sama rata. Kalau yang punya kartu barcode harganya Rp10.000 per liter dan yang tidak punya kartu barcode Rp11.000 per liter. Dan ini berlaku sudah lama,” ujar seorang nelayan setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain permainan harga, para nelayan mempertanyakan cepat tandasnya pasokan BBM di SPBN. Padahal, kuota tersebut sangat vital untuk menopang aktivitas melaut warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan kejanggalan dalam skema distribusi ini pun dibenarkan oleh koordinator pengelola SPBN Desa Baru Amang Hi Tahang. saat di konfirmasi media, Amang mengakui adanya variasi harga serta target penghabisan stok BBM dalam waktu singkat.
“Kami SPBN melayani tiga kelompok nelayan, di antaranya satu kelompok nelayan Jikotamo, dua kelompok nelayan Desa Baru, dan sisanya nelayan perorangan. Untuk satu kelompok kami kasih jatah penjualan satu ton jenis BBM Pertalite, sedangkan nelayan perorangan dapat 20 hingga 25 liter per orang dari total 15 ton minyak yang masuk, dengan harga penjualan Rp10.000 sampai Rp11.000 per liter. Sedangkan Pertamax kami jual dengan harga Rp18.000 per liter dari total 15 ton juga yang masuk,” jelas Amang saat dikonfirmasi di kediamannya, Senin (16/9/2026).
Amang menambahkan, pengelola sengaja memacu kecepatan penyaluran BBM jenis Pertalite agar segera ludes. “Dan sistem penjualan kami SPBN untuk BBM jenis Pertalite, ketika stok masuk kami usahakan harus habis penjualan dalam waktu satu hari dan paling lambat dua hari,” lanjut Amang.
Dampak cepat menguapnya pasokan BBM ini turut dirasakan warga profesi lain. Sejumlah pengemudi ojek dari beberapa desa di Kecamatan Obi mengaku kerap gigit jari karena tak kebagian BBM, meski pengisian baru dibuka sehari.
Atas rentetan dugaan penyimpangan tersebut, warga mendesak Kepolisian Resor Halmahera Selatan dan dinas terkait turun tangan. APH diminta segera memanggil dan memeriksa manajer atau penanggung jawab SPBN Desa Baru atas dugaan praktik melawan hukum dalam tata kelola BBM subsidi. (Punkzul/Red)
