TANGGAPAN LSM LIRA MALUKU UTARA TERHADAP OPINI WTP PEMPROV MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

- Penulis

Selasa, 16 Juni 2026 - 12:29 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

WaidobaNusantaraori.com |LSM LIRA – Maluku Utara mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyajian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Namun demikian, LSM LIRA menegaskan bahwa opini WTP bukanlah ukuran keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh. WTP hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran kesejahteraan masyarakat, keberhasilan program pemerintah, maupun jaminan bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan anggaran. Hal ini juga ditegaskan oleh BPK bahwa opini WTP tidak berarti suatu daerah bebas dari tindak pidana korupsi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Faktanya, meskipun Pemprov Maluku Utara memperoleh WTP, BPK masih menemukan sejumlah temuan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025, termasuk ketidaktepatan klasifikasi anggaran dan kelebihan pembayaran belanja yang harus segera ditindaklanjuti.

Bagi masyarakat Maluku Utara, indikator keberhasilan pemerintah bukan hanya WTP, tetapi juga:

1. Stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.

2. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

3. Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

4. Ketersediaan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.

5. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD.

6. Penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik yang masih dikeluhkan masyarakat.

LSM LIRA Maluku Utara mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar tidak menjadikan WTP sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari opini WTP, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat Maluku Utara dapat meningkat secara nyata. Ucap said gubernur lsm lira malut.

(Kaperwil)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel waidobanusantaraori.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pernyataan Kadis DPM-PTSP Halsel di Pertanyakan, Setelah Dokumen Izin PT Mining Jaya di Perlihatkan
Matangkan Persiapan Pelantikan IKB Makayoa 10 Kabupaten Kota, Husein Said Soan Ke Ketua IKB Makayoa Provinsi
Menerima Kunjungan KPU, Partai Gelora Menyamakan Pemahaman Aturan Dan Pedoman Teknis
Sultan Bacan Diusul jadi Ketua Dewan Pembina IKB-Makayoa Halmahera Selatan
Polres Halsel dan Polda Malut Diminta Melindungi dan Tidak Menutup Atifitas Tambang Rakyat
DMI Halsel Serukan Persatuan dan Tegaskan Dukungan Penuh Terhadap Program Pemerintah
IKB-Makayoa Halsel Silaturahmi ke Kodim 1509/Labuha, Perkuat Sinergi dan Bahas Ancaman Karhutla
Lambatnya Penetapan WPR di Halsel Oleh Pemerintah, Jadi Sorotan Berbagai Pihak
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 12:17 WIT

Pernyataan Kadis DPM-PTSP Halsel di Pertanyakan, Setelah Dokumen Izin PT Mining Jaya di Perlihatkan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:51 WIT

Matangkan Persiapan Pelantikan IKB Makayoa 10 Kabupaten Kota, Husein Said Soan Ke Ketua IKB Makayoa Provinsi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 10:53 WIT

Menerima Kunjungan KPU, Partai Gelora Menyamakan Pemahaman Aturan Dan Pedoman Teknis

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:34 WIT

Sultan Bacan Diusul jadi Ketua Dewan Pembina IKB-Makayoa Halmahera Selatan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 05:02 WIT

Polres Halsel dan Polda Malut Diminta Melindungi dan Tidak Menutup Atifitas Tambang Rakyat

Berita Terbaru